Jakarta, Radarflores.com - Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP Patria) beraudiensi dengan Wakil Menteri PPMI Christina Aryani, yang diwakili Plt. Dirjen Penempatan Mocharom Ashadi dan Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Yayan Hemuyadin di Kantor Kementerian PPMI, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
Ketua Umum DPP Patria, Agustinus Tamo Mbapa mengatakan, DPP Patria dalam audiensi tersebut menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Salah satunya adalah mendorong penguatan pemahaman tentang migrasi aman pada PMI lewat sosialisasi Gerakan Masyarakat Anti-Human Trafficking dan Migrasi Aman (Gema Hati Mia).
Selain itu, pendampingan peningkatan keterampilan Pekerja Migran Indonesia melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri Pekerja Migran Indonesia (BLK LN PMI) dan Migrasi Aman melalui Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA PMI).
"Selanjutnya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang berhadapan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Gustaf, sapaan karib Agustinus Tamo Mbapa.
Gustaf pun berterima kasih kepada Kementerian PPMI yang responsif dan bisa beraudiensi dengan DPP Patria.
Menurut dia, DPP Patria yang menghimpun para alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) siap bersinergi untuk memberikan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia.
Gustaf tidak sendirian saat audiensi. Ia didampingi jajaran DPP Patria yaitu Gabriel Goa, David Tamara, Friederich Batari dan Simon Resi dari Patria Jakarta serta Capt. Edward Argus Semara dari Asosiasi Pekerja Migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gabriel Goa menekankan pentingnya sosialisasi pencegahan human trafficking dan migrasi aman di sejumlah daerah antara lain Sumatera Utara, yang ia sebut sebagai kantong nomor satu human trafficking modus operandi online scam.
Kemudian, Kalimantan Barat kantong human trafficking nomor dua online scam dan nomor satu pengantin pesanan.
Selanjutnya, Sulawesi Utara kantong human trafficking nomor tiga online scam dan nomor satu human trafficking untuk tujuan eksplotasi seksual.
Selain itu, Nusa Tenggara Timur kantong human trafficking nomor satu pembantu rumah tangga (PRT) dan buruh sawit ke Negeri Jiran.
Pendampingan Pekerja Migran
Menurut Gabriel, DPP Patria juga mendorong penambahan atau peningkatan keterampilan kerja Pekerja Migran Indonesia lewat Balai Latihan Kerja dan lain-lain.
Hal ini penting agar mereka berangkat benar-benar sebagai Pekerja Migran Indonesia yang terampil dan ahli, serta migrasi aman melalui LTSA.
"Pemberian pengetahuan keuangan yang cukup sehingga hasil kerja di negera lain benar-benar meningkatkan taraf hidup keluarganya (budaya menabung untuk investasi Purna PMI). Pendampingan advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menjadi korban pelanggaran hukum dan HAM," ujar Gabriel.
Selain itu, lanjut dia, pendampingan korban human trafficking. Gabriel mencontohkan, korban Mariance Kabu asal NTT yang sedang mengais keadilan di Negeri Jiran dan kerja sama stakeholder terkait untuk pemulangan para korban Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri.
“Jadi, perlu koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI serta Kementerian Sosial,” ujar Gabriel.
Ke depan, kata dia, perlu berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian terkait lainnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kantong Pekerja Migran Indonesia.
Gabriel juga menyebutkan Indonesia menjadi wilayah asal perdagangan orang dan wilayah tujuan perdagangan orang.
“Daerah asal dan daerah tujuan perdagangan orang ada di 34 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melebihi izin tinggal. Korban perdagangan seks anak mencapai 30 persen, dari perkiraan 8 juta yang illegal,” ujar Gabriel.
Dia menyebutkan Pekerja rumah tangga banyak di negara-negara Timur Tengah. Korban perdagangan seksual perempuan dewasa dan remaja asal Indonesia banyak terdapat di Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah.
“Banyak ABK asal Indonesia yang dijadikan pekerja paksa di Kapal nelayan berbendera China, Korea Selatan, Vanuatu, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Mauritius dan India,” ujar Gabriel Goa.
Mocharom Ashadi menyambut baik usulan DPP Patria. Dia menyebutkan DPP Patria menyampaikan beberapa program terkait perlindungan pekerja migran khususnya pekerja domestik.
Selain itu, kata dia, DPP Patria mendorong peningkatan kompetensi bahasa dan keterampilan agar pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan baik di negara penempatan.
Mocharom menyebutkan DPP Patria juga mendorong pelayanan satu atap bagi para pencari kerja sehingga pelayanan dapat terlayani dengan aman dan cepat. [RF]
